Pemprov Maluku Temui KKP, Desak Evaluasi Tata Kelola Perikanan Tangkap 

Jakarta, Tualnews.com  –  Pemerintah Provinsi Maluku melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Rabu (3/7/ 2025), guna menyampaikan perhatian terhadap implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia, khususnya di Maluku.

Pertemuan ini dipimpin langsung Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, didampingi para pejabat KKP lainnya, dan dihadiri oleh jajaran Pemprov Maluku yang dipimpin Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Dalam pemaparannya, Lotharia menyebut kebijakan PIT dirancang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi wilayah, rendahnya kesejahteraan nelayan, serta optimalisasi usaha perikanan nasional.

Lotharia Latif yang juga mantan Kapolda Maluku itu optimistis PIT akan membawa dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan nelayan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan keberlanjutan sumber daya laut.

Sementara itu, Pemprov Maluku menyampaikan sejumlah aspirasi strategis, antara lain:

1. Usulan pengelolaan Pelabuhan SKPT Saumlaki agar diserahkan ke Pemerintah Provinsi;

2. Optimalisasi jumlah armada kapal di WPP 718, dengan Pelabuhan Dobo sebagai pelabuhan pangkalan utama;

3. Evaluasi atau penghentian Surat Edaran terkait transhipment yang dianggap meresahkan masyarakat nelayan;

4. Penolakan atas pemberlakuan PNBP untuk kapal perikanan berizin Gubernur, serta dorongan agar penarikan PAD dari kapal-kapal tersebut diserahkan ke daerah;

5. Pengembalian kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal (cek fisik) ke pemerintah provinsi.

Menanggapi hal ini, Lotharia menyatakan  perlu dirumuskan format legal yang tepat agar daerah bisa menarik PAD dari kapal yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur, serta mendorong koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri.

Audiensi ini turut dihadiri Kepala DKP Maluku Erawan Asikin, Kabid Perikanan Tangkap Rusdi Makatita, Kabid Pengelolaan Ruang Laut Ali Tualeka, serta Kasubag Kepegawaian dan Umum DKP Maluku, Nalika Lewerissa.