Namlea, Tualnews.com – Ribuan pelanggan Telkomsel dan IndiHome di Namlea terpaksa gigit jari akibat lumpuhnya jaringan internet dan telekomunikasi pasca putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Namlea–BU6.
Kabel bawah laut itu putus pada titik KM 11,45 dari Beach Manhole (BMH) Namlea dengan kedalaman sekitar 800 meter.
Kondisi ini membuat layanan komunikasi tersendat. Aktivitas masyarakat, bisnis, hingga urusan pemerintahan pun terganggu parah.
Posko Darurat ala “Merah Putih”
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) buru-buru menyiapkan Posko Merah Putih di empat titik strategis untuk meredam keluhan publik.
Dua posko sudah aktif di Lapangan Tugu Tani dan Kantor Kominfo, sementara dua lainnya menyusul di Kantor Polres dan Kantor Bupati Namlea.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan backup jaringan melalui radio terestrial dan satelit yang disiapkan Telkom hanya memiliki kapasitas terbatas. Artinya, kemacetan akses komunikasi tetap akan menghantui masyarakat hingga kabel laut itu benar-benar pulih.
Kompensasi: Cukupkah?
Telkom mengumumkan skema kompensasi.
Untuk pelanggan Telkomsel Prabayar, masa aktif kartu akan diperpanjang tanpa isi ulang, plus paket “seribu SMS Rp 1” yang bisa diklaim tiap hari.
Setelah layanan normal, pelanggan dijanjikan kompensasi kuota data.
Bagi pelanggan IndiHome, potongan tagihan prorata sesuai durasi gangguan akan diberlakukan.
Sementara pelanggan korporasi (B2B) dijanjikan kompensasi sesuai kontrak layanan.
Meski begitu, sejumlah pihak menilai langkah ini belum cukup.
“Kerugian masyarakat tidak hanya soal SMS dan kuota data. Banyak usaha kecil terhenti, transaksi digital lumpuh, bahkan pelayanan publik ikut macet,” keluh salah satu warga Namlea yang enggan disebutkan namanya.
Perbaikan Molor hingga Oktober
EVP Telkom Regional V, Amin Soebagyo, dalam keterangan tertulisnya kepada media ini menargetkan pemulihan selesai awal Oktober 2025.
Alasan klasik disampaikan, menunggu ketersediaan kapal perbaikan khusus, tim teknis, hingga perangkat pendukung.
Artinya, masyarakat harus bersiap hidup dalam keterbatasan layanan komunikasi selama lebih dari satu bulan.
Sebuah kondisi yang ironis di era digital, ketika internet seharusnya menjadi kebutuhan pokok.
Ujian Kepercayaan Publik
Gangguan SKKL ini kembali membuka luka lama, betapa rapuhnya infrastruktur komunikasi di wilayah timur Indonesia.
Setiap kali kabel laut bermasalah, masyarakat harus menanggung dampaknya, sementara kompensasi yang dijanjikan sering dinilai tak sebanding dengan kerugian nyata di lapangan.
Apakah Telkom mampu mengembalikan kepercayaan publik lewat janji posko darurat dan paket SMS Rp 1? Atau justru krisis ini akan menjadi pengingat pahit pembangunan infrastruktur digital di Maluku dan Papua masih jauh tertinggal?
