Namlea, Tualnews.com- Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Kabupaten Buru menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Buru, Jumat ( 15 / 8 ), pukul 10.00 WIT menuntut pemerintah segera menuntaskan kisruh adat yang kian meruncing di Pulau Buru.
Aksi yang dimulai dari Simpang Lima Namlea dengan konvoi mobil pick up ber-sound system dan spanduk ini menyoroti dualisme kepemimpinan adat di Petuanan Kayeli, persoalan lahan adat, serta terpinggirkannya Lembaga Adat Noro Pito Noro Pa sebagai lembaga tertinggi adat yang diwariskan leluhur.
“Carut-marut tatanan adat Pulau Buru harus segera dikembalikan ke jalurnya yang sah, musyawarah adat bersama Noro Pito Noro Pa. Jika adat terus dipermainkan elit, rakyatlah yang akan dirugikan,” tegas salah satu orator.
GMPRI menuding adanya campur tangan elit politik dalam konflik adat, yang tidak hanya merusak persatuan masyarakat adat, tetapi juga berimbas pada iklim investasi dan pendapatan asli daerah (PAD).
Desakan Keras GMPRI
Dalam tuntutannya, GMPRI meminta Bupati Buru untuk:
1. Menyelesaikan dualisme kepemimpinan adat (Raja Kayeli) dengan berpedoman pada sejarah adat Buru yang benar.
2. Mengembalikan kewenangan penyelesaian persoalan adat kepada Lembaga Adat Noro Pito Noro Pa.
3. Menyerahkan sengketa lahan adat Gunung Botak ke lembaga adat, bukan ke salah satu marga tertentu.
Respons Pemda
Massa aksi diterima Asisten I Pemda Buru, Asnawi Tinggapi, yang menegaskan pemerintah siap menindaklanjuti aspirasi itu.
“Pemerintah tidak bisa mengintervensi langsung kepemimpinan adat, tapi kami akan menghormati hasil musyawarah Dewan Adat,” kata Asnawi.
Bupati Buru, Ikram Umasugi, S.E., yang kemudian menemui massa, memberi apresiasi sekaligus sindiran.
“Saya menyesalkan aksi kecil seperti ini sampai harus berteriak di kantor. Lebih baik disampaikan tertulis. Tapi saya pastikan persoalan adat ini akan kami fasilitasi,” ujar Bupati Ikram.
Suara Generasi Muda
Aksi GMPRI ini menjadi sinyal kuat bahwa kegelisahan atas kisruh adat Pulau Buru bukan sekadar isu elit, melainkan keresahan nyata generasi muda.
Mereka menuntut agar marwah adat dikembalikan ke lembaga tertinggi warisan leluhur: Noro Pito Noro Pa.
