Jayapura, Tualnews.com-
Jaringan Damai Papua (JDP) kembali menyerukan hentinya operasi militer dan keamanan di seluruh wilayah konflik di Tanah Papua.
Desakan ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul meningkatnya gelombang pengungsian warga sipil di sejumlah kabupaten.
Dalam pernyataannya, JDP menegaskan operasi militer tidak pernah menjadi solusi, melainkan justru memperpanjang penderitaan masyarakat Papua.
“Kami mendesak Presiden dan Wakil Presiden segera memerintahkan penghentian operasi militer, khususnya di wilayah Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Maybrat, dan Teluk Bintuni,” tegas Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Minggu ( 2 / 11 / 2025 ).
Menurut JDP, di daerah-daerah tersebut warga sipil kini hidup dalam ketakutan dan pengungsian.
Mereka kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, tanggung jawab yang seharusnya dijamin oleh negara.
“Negara wajib memastikan hak-hak dasar warga sipil terpenuhi. Tidak ada alasan untuk membiarkan anak-anak, perempuan, dan lansia hidup dalam pengungsian akibat operasi bersenjata,” lanjut JDP dalam pernyataan itu.
JDP juga menyerukan kepada pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) untuk menghentikan semua aksi bersenjata demi menciptakan ruang bagi dialog dan kepercayaan antar pihak.
“Kami percaya, hanya dengan jalan damai melalui dialog yang tulus dan bermartabat, masa depan Tanah Papua dapat diselamatkan. Kekerasan dan operasi militer hanya melahirkan luka baru yang tak berujung,” ujar JDP menegaskan.
Dalam penutup pernyataannya, JDP menilai bahwa pilihan kekerasan baik oleh negara maupun kelompok bersenjata tidak akan pernah membawa penyelesaian abadi.
Hanya dialog yang mampu memulihkan kepercayaan, memulihkan kemanusiaan, dan membuka lembar baru perdamaian di Tanah Papua.
