Jakarta, Tualnews.com– Langkah tegas Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan penegakan hukum dan pembenahan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan dari kalangan aktivis reformasi. Kelompok 98 Resolution Network menilai tindakan tersebut sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas program strategis nasional.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy, menyatakan kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan sikap tanpa kompromi terhadap segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, terutama yang berpotensi mengganggu program-program yang menyangkut kepentingan rakyat.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan kekuasaan, khususnya terkait tindakan tegas hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional,” ujar Agus Teddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, program perbaikan gizi dan ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Karena itu, setiap bentuk penyimpangan yang mengancam program tersebut harus ditindak tanpa pandang bulu.
“Langkah Presiden membuktikan bahwa agenda strategis rakyat tidak boleh dicederai oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ini adalah bukti kepemimpinan yang bersih, berani, dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Dinilai Sejalan dengan Amanat Reformasi 1998
98 Resolution Network menilai langkah Presiden Prabowo memiliki keterkaitan langsung dengan cita-cita Reformasi 1998 yang menuntut pemerintahan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Agus Teddy menyebut tindakan hukum di lingkungan BGN sebagai bagian dari upaya menyelesaikan “utang sejarah” reformasi yang selama lebih dari dua dekade diperjuangkan oleh masyarakat sipil.
“Apa yang kita saksikan hari ini merupakan manifestasi nyata dari amanat Reformasi 1998. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, negara sedang menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijadikan alat memperkaya diri, melainkan instrumen untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, semangat reformasi kini tidak lagi sekadar menjadi slogan politik, tetapi mulai diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penegakan hukum yang konsisten.
BGN Harus Dijaga dari Kepentingan Pribadi
Agus Teddy menegaskan BGN mengemban mandat penting yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi Indonesia melalui program makanan bergizi gratis, pencegahan stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada pihak yang menjadikan program tersebut sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.
“Hukum harus tegak lurus. Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan dari hak anak-anak Indonesia. Ketika berbicara tentang gizi, kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat negara agar mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan sampai program Presiden Prabowo menjadi ajang keserakahan pribadi. Kepentingan rakyat dan bangsa harus selalu menjadi prioritas utama,” Ujarnya.
Era Baru Reformasi Birokrasi
Menurut 98 Resolution Network, langkah Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat dimulainya era baru reformasi birokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.
Tindakan tersebut dinilai memberikan pesan jelas kepada seluruh pejabat negara bahwa penyalahgunaan kekuasaan akan berhadapan langsung dengan sanksi hukum yang tegas.
“Ini merupakan early warning system bagi seluruh aparatur negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penyalahgunaan kekuasaan tidak akan mendapat toleransi,” ujar Agus Teddy.
Ia juga menilai koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam proses tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.
Pembersihan untuk Menyelamatkan Institusi
98 Resolution Network menegaskan bahwa langkah hukum yang terjadi di lingkungan BGN tidak boleh dipandang sebagai pelemahan institusi.
Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan upaya penyelamatan organisasi dari potensi kerusakan yang lebih besar.
Menurut Agus Teddy, pembenahan internal akan memperkuat tata kelola BGN sehingga lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam menjalankan program-program gizi nasional.
“BGN justru sedang diselamatkan dari oknum yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Dengan tata kelola yang lebih baik, setiap rupiah anggaran negara dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Ajak Publik Kawal Program Strategis Nasional
Menutup pernyataannya, Agus Teddy mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari media massa, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mantan aktivis reformasi, untuk bersama-sama mengawal program strategis pemerintah.
“Membangun Indonesia yang maju membutuhkan fondasi yang bersih. Hari ini kita melihat fondasi itu sedang diperkuat oleh Presiden Prabowo. Tugas kita bersama adalah mengawasi, mendukung penegakan hukum yang transparan, dan memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 tetap berada di jalurnya,” ujarnya.
Ia optimistis kepemimpinan Presiden Prabowo akan membawa Indonesia menuju negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
