MANOKWARI, Tualnews.com – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Provinsi Papua Barat mempertanyakan maksud dan substansi kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri, Selvi Ananda selaku Ketua Umum Dekranas Indonesia, ke Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11).
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menilai kunjungan tersebut tidak menunjukkan adanya sentuhan negara terhadap akar persoalan mendasar di Tanah Papua, seperti kekerasan bersenjata, gelombang pengungsian warga sipil, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih terus terjadi.
“Kesan yang muncul, kunjungan Wapres Gibran dan istrinya hanyalah kegiatan pencitraan belaka. Mereka disuguhi seremoni dan acara simbolik dari pemerintah daerah yang sama sekali tidak menyentuh realitas penderitaan rakyat di Manokwari dan sekitarnya,” tegas Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, dalam keterangan tertulisnya kepada media ini Senin (3/11).
Ia menyoroti bahwa sehari sebelum kedatangan Wapres, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Manokwari bahkan “digerakkan” untuk membersihkan jalan-jalan protokol sebagai bentuk persiapan menyambut tamu negara.
“Pertanyaannya, apakah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) para PNS itu yang konon sudah lebih dari setahun tak dibayarkan, sudah diterima mereka? Jangan sampai rakyat dan aparatur justru hanya dijadikan ‘dekorasi’ sambutan pejabat pusat,” kritiknya tajam.
Menurut LP3BH, kehadiran Wapres Gibran seharusnya dihadapkan langsung dengan situasi sosial-politik Papua Barat yang sedang tidak baik-baik saja, bukan sekadar acara formalitas atau kegiatan ekonomi kerajinan.
“Kami di LP3BH akan terus mengawal perjalanan Wapres di Manokwari dan mencatat setiap hal penting terkait dinamika sosial serta reaksi masyarakat di lapangan,” pungkasnya.
Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Papua Barat ini disebut-sebut sebagai bagian dari agenda nasional Dekranas, namun sejumlah kalangan sipil menilai momen ini tak cukup relevan dengan kondisi faktual Papua yang tengah bergejolak akibat konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan.
