Debut, Maluku Tenggara — Tualnews.com
Suasana di Puskesmas Ohoi Debut, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, sejak seminggu terakhir berubah tegang.
Sejak Kamis, 30 Oktober 2025, masyarakat adat setempat memasang Sasi Adat Kei (Hawear) di pintu ruang kerja dan rumah dinas Kepala Puskesmas Ohoi Debut.
Tindakan adat itu kini sudah memasuki hari ketujuh dan menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap dugaan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan puskesmas.
Pemasangan Sasi dilakukan sekitar pukul 18.00 WIT oleh sejumlah tokoh adat dan masyarakat Ohoi Debut, disaksikan warga sekitar.
“Ini bukan sekadar tradisi, tapi bentuk kekecewaan. Ada nilai-nilai keadilan yang dilanggar dan kami menuntut tanggung jawab moral dari Kepala Puskesmas,” tegas salah satu tokoh adat Debut kepada Tualnews.com.
Akar Konflik: Dana BOK, Mutasi, dan Tekanan Terhadap Pegawai Lokal
Informasi yang dihimpun media ini mengungkapkan pemasangan Sasi Adat Kei dipicu serangkaian persoalan internal yang sudah lama bergulir.
Sejumlah pegawai menuding Kepala Puskesmas tidak transparan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2024.
Dana tersebut, yang semestinya digunakan untuk operasional pelayanan masyarakat, disebut-sebut tidak disalurkan sepenuhnya hingga kini.
Selain itu, muncul keluhan mengenai penundaan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan dugaan pemotongan hak keuangan tanpa dasar hukum yang jelas.
Situasi makin panas ketika beberapa tenaga kesehatan asli Ohoi Debut dimutasi secara sepihak ke luar wilayah kerja.
Nama-nama seperti Theresia Jamlean, Kristina Eka Jamlean, Sentosa Rawul, Yunitya Kanarubun, dan Faustina Jamlean tercatat sebagai pegawai yang telah menerima atau tengah menunggu Surat Keputusan (SK) mutasi.
Mereka diduga menjadi sasaran fitnah dan tekanan administratif, termasuk laporan negatif ke Dinas Kesehatan dengan tuduhan tidak loyal atau pembangkang.
Bahkan, ada ancaman pemotongan gaji bagi yang menolak perintah mutasi.
Simbol Perlawanan Adat Kei
Pantauan Tualnews.com, daun kelapa dan sarung kain yang terikat di pintu ruang Kepala Puskesmas menjadi tanda larangan keras secara adat, ini simbol bahwa masyarakat menutup akses hingga masalah diselesaikan secara bermartabat.
Dalam tradisi Kei, Sasi Adat (Hawear) bukan hanya tanda larangan, tetapi juga peringatan sosial dan moral kalau tatanan keadilan adat telah dilanggar.
“Kalau masyarakat sudah pasang Hawear, artinya persoalan ini berat. Kami tidak akan buka sebelum ada tanggapan resmi dan langkah penyelesaian dari pemerintah. Kepala puskesmas harus dievaluasi dan bila perlu dimutasi keluar,” ujar seorang tokoh adat dengan nada tegas.
Respons Dinas Kesehatan: Pelayanan Tetap Berjalan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Husein Rahayaan, yang dikonfirmasi via sambungan telepon, membenarkan adanya pemasangan Sasi di ruang kerja kepala Puskesmas dan rumah Dinas Debut.
Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan dan konteks ritual adat tersebut.
“Saya belum tahu alasan pastinya, karena yang disasi hanya ruangan kerja dan rumah dinas Kepala Puskesmas. Tapi pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap berjalan seperti biasa,” ujar Rahayaan.
Meskipun pelayanan masih berlangsung, warga Debut berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan mediasi dan audit transparan agar ketegangan tidak merembet lebih jauh.
“Ini bukan hanya soal adat, tapi soal kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Kalau pimpinan tidak adil, bagaimana rakyat bisa percaya?” kata salah satu warga dengan nada kecewa.
Kini, pintu ruang Kepala Puskesmas Debut tetap tertutup rapat dengan Sasi Adat Kei, menjadi simbol diamnya negara di tengah suara keras rakyat.
