Buru, Tualnews.com— Gelombang protes dari masyarakat adat dan para penambang di kawasan Gunung Botak kembali pecah.
Ribuan warga Bupolo yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang tradisional menuding pemerintah mengabaikan realitas ekonomi rakyat kecil demi kepentingan kelompok tertentu.
Wartawan Tualnews.com, di Kabupaten Buru, Erwin Olong melaporkan, aksi yang dipimpin Aliansi Masyarakat Buru, Kamis ( 04 / 12 / 2025 , menegaskan satu tuntutan utama: hentikan penyisiran dan penertiban paksa di Gunung Botak.
“Kami menambang untuk hidup, bukan untuk cari masalah, ” tegas Aliansi Masyarakat Adat Buru.
Dalam penyampaian sikap, para tokoh adat menyuarakan kekecewaan mendalam atas rencana penyisiran tambang.
Menurut mereka, kebijakan itu sama sekali tidak melihat kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada tambang emas Gunung Botak.
“Penambang bekerja demi kelangsungan hidup keluarga. Jangan jadikan rakyat korban kebijakan yang tidak berpihak,” tegas salah satu tokoh adat.
Mereka menilai keberadaan koperasi yang jumlahnya mencapai 10 koperasi, justru menjadi sumber konflik dan ketidakadilan.
Alih-alih memberi manfaat, koperasi-koperasi tersebut disebut lebih merugikan masyarakat dan memicu kecemburuan sosial.
561 Aparat Dikerahkan
Kemarahan warga semakin memuncak setelah masuknya 561 aparat keamanan ke kawasan Gunung Botak.
Menurut massa aksi, kehadiran aparat hanya bertujuan mengosongkan area tambang tanpa mempertimbangkan ribuan warga yang mengandalkan pemasukan dari lokasi tersebut.
“Aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan mengamankan kepentingan kelompok tertentu,” sorak massa dalam orasi.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, masyarakat meminta pemerintah memberikan kelonggaran agar mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di bulan Desember yang dikenal penuh pengeluaran.
Sebagai bentuk protes lanjutan, warga memalang jalan di jalur A Desa Wamsait hingga Kecamatan Waelata.
Pemalangan ini disebut sebagai simbol perlawanan tegas terhadap penyisiran Gunung Botak dan pesan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam.
Aliansi Masyarakat Buru menegaskan pemalangan tidak akan dicabut sebelum pemerintah membuka dialog terbuka dan menghentikan tindakan yang dianggap merugikan rakyat.
Pesan Keras untuk Pemerintah
Dalam penegasan akhirnya, massa aksi menyampaikan:
Hentikan penyisiran dan penertiban paksa di Gunung Botak.
Evaluasi total keberadaan 10 koperasi yang diduga merugikan penambang.
Tarik 561 aparat keamanan dari kawasan tambang.
Buka dialog konstruktif yang benar-benar berpihak pada masyarakat adat dan penambang.
Aksi ini mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat, menandai semakin kuatnya penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
