Ambon, Tualnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menyoroti belum diumumkannya hasil audit internal terkait dugaan fraud pada Program Kredit Cepat (Kece) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasahari.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai hasil audit yang dilakukan oleh tim BRI wilayah Makassar.
“Berdasarkan hasil rapat kemarin sampai hari ini belum ada informasi terkait hasil audit,” kata Alhidayat saat ditemui di Gedung DPRD Maluku, Senin (02/03/2026).
Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting, mengingat kasus tersebut berdampak pada sejumlah nasabah yang hingga kini masih menunggu kepastian terkait status mereka.
Menurut Alhidayat, sebagai bank milik negara, BRI seharusnya menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara transparan kepada masyarakat.
“BRI ini bank negara, harus terbuka kepada warga negara yang menjadi nasabah. Masyarakat menunggu nasib mereka. Mereka tidak terlibat, tetapi justru menjadi korban,” ujarnya.
Alhidayat menegaskan, nasabah yang terdampak perlu mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak mereka.
Meski hasil audit internal belum diumumkan, ia memastikan bahwa hasil pemeriksaan awal atas dugaan fraud tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami pertanyakan kapan hasil audit dari tim BRI Makassar itu keluar. Namun untuk hasil pemeriksaan awal sudah masuk di Kejaksaan Negeri Masohi,” katanya.
DPRD Maluku berharap BRI segera menyampaikan hasil audit tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para nasabah Program Kredit Kece di BRI Unit Pasahari.
