TAMBRAUW, Tualnews.com – Konflik bersenjata di Papua kembali memasuki babak paling gelap.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melalui Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw secara terbuka mengklaim telah mengeksekusi dua tenaga kesehatan (nakes) dengan tudingan sebagai agen intelijen militer Indonesia.
Klaim ini bukan sekadar pernyataan, tetapi sinyal eskalasi yang mengkhawatirkan, tenaga sipil kini menjadi target sah dalam logika perang.
Dalam siaran pers yang disampaikan juru bicara Sebby Sambom pada Selasa (17/3/2026), disebutkan aksi tersebut terjadi sehari sebelumnya, Senin (16/3), sekitar pukul 11.37 WIT di wilayah Kabupaten Tambrauw.
TPNPB mengaku menyita satu unit alat komunikasi (HT) dan amunisi dari korban, yang mereka jadikan dasar pembenaran eksekusi.
“Kami melakukan tindakan ini berdasarkan pernyataan Panglima TNI bahwa tenaga kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari aparat militer,” klaim Sebby.
Pernyataan ini langsung memantik kontroversi serius, karena berpotensi menghapus garis tegas antara sipil dan kombatan prinsip mendasar dalam hukum humaniter internasional.
Sipil Jadi Sasaran, Narasi Perang Kian Liar
Tuduhan terhadap tenaga medis sebagai agen intelijen bukan hal baru dalam konflik bersenjata, namun kali ini dinyatakan secara terang-terangan dan dijadikan legitimasi pembunuhan.
Jika klaim ini dibiarkan tanpa klarifikasi dan penegakan hukum, maka bukan hanya nakes, guru, relawan, bahkan warga biasa berisiko dicap “musuh” dan menjadi target berikutnya.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia belum memberikan tanggapan resmi.
Kekosongan respons ini justru memperlebar ruang spekulasi sekaligus memperdalam ketidakpercayaan publik.
Desakan Internasional: ICRC Diminta Turun
Tak hanya mengklaim aksi, TPNPB juga mendesak keterlibatan lembaga internasional, termasuk International Committee of the Red Cross, untuk masuk ke wilayah konflik.
Mereka menyebut lebih dari 100 ribu warga sipil mengungsi akibat eskalasi kekerasan.
Permintaan ini mengandung dua pesan: pertama, upaya mencari legitimasi global; kedua, pengakuan bahwa situasi kemanusiaan di lapangan berada dalam kondisi darurat.
Namun, tanpa akses yang dijamin oleh negara, seruan tersebut berpotensi hanya menjadi retorika politik di tengah konflik berkepanjangan.
Ancaman Terbuka: Pendatang dan Perusahaan Dibidik
Dalam pernyataan yang juga mencantumkan nama Goliath Tabuni, TPNPB mengeluarkan peringatan keras kepada warga pendatang, tenaga medis, guru, hingga perusahaan yang beroperasi di Papua untuk segera meninggalkan wilayah konflik.
Ancaman ini mempertegas satu hal, konflik di Papua tidak lagi terbatas pada kontak senjata antara kelompok bersenjata dan aparat, tetapi telah melebar menjadi tekanan sistematis terhadap elemen sipil dan aktivitas ekonomi.
Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya krisis keamanan, tetapi juga keruntuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal.
Negara Diuji, Nyawa Sipil Jadi Taruhan
Kasus ini menjadi ujian serius bagi negara, apakah mampu memastikan perlindungan bagi tenaga sipil di wilayah konflik, atau justru membiarkan narasi perang liar menentukan siapa yang hidup dan mati.
Tanpa transparansi, investigasi independen, dan respons cepat dari pemerintah, tragedi seperti ini berpotensi berulang dengan korban yang semakin tak terhitung.
Konflik boleh memiliki banyak versi kebenaran, tetapi satu hal yang pasti: ketika tenaga medis menjadi sasaran, kemanusiaan sedang berada di titik nadir.
Penulis : Nerius Rahabav
