TIMIKA, Tualnews.com – Kebijakan Bupati Mimika, Jhon Rettob, dan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang memprioritaskan Orang Papua Asli (OPA) dalam proyek-proyek tender pemerintah daerah mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda Papua.
Tokoh Muda Papua, Dianu Omaleng, menyampaikan dukungan penuh atas komitmen pemerintah daerah yang dinilai memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat asli Papua untuk berkembang dalam dunia usaha dan ekonomi.
Menurutnya, langkah yang diambil Bupati dan Wakil Bupati Mimika merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
“Kami melihat Bapak Bupati dan Wakil Bupati sangat serius ingin melihat anak-anak negeri di tanah Amungsa dan Kamoro ini menjadi pengusaha yang sukses. Ini adalah langkah konkret agar masyarakat asli Papua dapat benar-benar menjadi tuan di tanahnya sendiri,” ujar Dianu Omaleng dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu ( 24 / 6 ).
Usulkan Kemitraan dengan Organisasi Pemuda
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran, Dianu mengusulkan agar pemerintah daerah melibatkan organisasi kepemudaan Papua, seperti HAPAK, dalam proses verifikasi dan validasi administrasi perusahaan yang mengajukan diri sebagai pengusaha OPA.
Menurutnya, keterlibatan organisasi pemuda akan membantu memastikan bahwa dokumen perusahaan yang diajukan benar-benar dimiliki dan dikelola oleh Orang Papua Asli.
“Kami berharap ada ruang kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi pemuda dalam proses verifikasi berkas pengusaha OPA. Hal ini penting agar kebijakan yang baik ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.
Cegah Praktik “Pinjam Bendera”
Dianu menilai langkah verifikasi yang melibatkan pemuda Papua juga dapat menjadi solusi untuk menekan praktik “pinjam bendera” yang selama ini kerap terjadi dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Ia mengungkapkan di lapangan masih ditemukan perusahaan yang menggunakan identitas atau nama pemilik Orang Papua Asli, namun operasional dan pengendalian usaha sepenuhnya dilakukan oleh pihak lain.
Menurutnya, masyarakat Papua sendiri merupakan pihak yang paling memahami identitas, latar belakang, dan dinamika sosial masyarakat setempat, sehingga dapat menjadi filter yang efektif dalam proses verifikasi.
Harapan untuk Transparansi dan Keadilan Ekonomi
Di akhir pernyataannya, Dianu berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Papua.
“Kami berharap HAPAK dapat diberikan ruang sebagai mitra pemerintah dalam proses verifikasi berkas milik Orang Papua Asli. Dengan pengawasan yang baik dan kolaborasi semua pihak, visi besar Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk melahirkan pengusaha OPA yang mandiri, berdaya saing, dan sukses dapat terwujud,” pungkasnya.
