MIMIKA, Tualnews.com – Fenomena kader partai politik, partai koalisi, hingga para pendukung yang kerap memberikan penjelasan dan pembelaan terkait aktivitas maupun perjalanan dinas Bupati Mimika menuai sorotan.
Tokoh Muda dan Intelektual Mimika, Dianu Omaleng, menegaskan komunikasi resmi pemerintah daerah seharusnya disampaikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, bukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki mandat resmi.
Menurutnya, Kabupaten Mimika adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang hidup dan menetap di wilayah tersebut, bukan milik partai politik tertentu, koalisi pendukung, maupun kelompok relawan.
“Mimika bukan milik PDIP, bukan milik partai koalisi, bukan pula milik segelintir pendukung. Mimika adalah milik seluruh rakyat,” tegas Dianu dalam pernyataan sikapnya yang diterima media ini Minggu 26 Juli 2026.
Dianu menilai maraknya pernyataan dari oknum kader maupun simpatisan yang seolah menjadi juru bicara pemerintah berpotensi menciptakan kebingungan di tengah masyarakat sekaligus mengganggu iklim demokrasi.
Ia menegaskan masyarakat memiliki hak konstitusional untuk bertanya, mengkritik, dan memperoleh informasi yang transparan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, Dianu menyoroti adanya tumpang tindih fungsi komunikasi publik.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika telah memiliki perangkat resmi seperti Staf Khusus, Juru Bicara Pemerintah, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) yang secara hukum diberi tugas menyampaikan informasi kepada publik.
“Apabila setiap kader partai atau pendukung bebas memberikan klarifikasi atas nama pemerintah, maka yang muncul adalah benturan kepentingan dan kegaduhan politik yang tidak perlu,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Dianu juga melontarkan pertanyaan terbuka kepada pihak-pihak yang selama ini aktif membela setiap kebijakan maupun aktivitas kepala daerah.
Ia mempertanyakan apakah mereka benar-benar memiliki mandat resmi dari Bupati untuk berbicara kepada publik atau sekadar melakukan manuver politik demi memperoleh kedekatan dengan kekuasaan.
Sebagai penutup, Dianu Omaleng mengimbau seluruh elite politik, partai koalisi, dan simpatisan agar mengembalikan fungsi komunikasi pemerintahan kepada lembaga resmi yang telah dibentuk negara.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga iklim demokrasi di Mimika dengan menghormati transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
“Jangan jadikan narasi dan fasilitas pemerintahan sebagai komoditas politik kelompok. Mari menjaga stabilitas Mimika dengan menghormati aturan kelembagaan dan hak seluruh rakyat untuk bersuara,” tutup Dianu Omaleng.
