Ambon, Tualnews.com — Tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi Maluku periode 2021 hingga 2026 mencapai Rp38 miliar. DPRD Maluku meminta pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan melakukan pencocokan data sebelum pembayaran dilakukan.
Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Johanis Lewerissa mengatakan angka Rp38 miliar tersebut masih merupakan perhitungan dari pemerintah daerah dan belum menjadi angka final.
“Ini kan utang BPJS dari tahun 2021 sampai 2026 sebesar Rp38 miliar,” kata Johan kepada wartawan seusai rapat kerja dengan enam mitra Komisi III DPRD Maluku di Ambon, Rabu (01/102026).
Ia mengatakan, verifikasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian data peserta, dasar penghitungan iuran, serta mekanisme pemotongan iuran bagi pegawai pemerintah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut dia, terdapat kemungkinan perbedaan perhitungan antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Karena itu, pembayaran tunggakan tidak seharusnya dilakukan sebelum seluruh data dan dasar perhitungannya dipastikan.
“Ini kan masih dalam hitungan berdasarkan pemerintah daerah. Bisa saja kalau berdasarkan peraturan presiden terkoreksi,” ujarnya.
Johan meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPJS Kesehatan duduk bersama untuk melakukan sinkronisasi data.
“Kita minta pemerintah daerah dengan pihak BPJS, BPKAD, Dinas Kesehatan, Pendidikan agar bisa berkoordinasi. Rapat koordinasi berkaitan dengan data pertama. Data yang kedua kira-kira penarikan atau pemotongan ini berdasarkan apa,” katanya.
Ia menambahkan, dasar pembayaran iuran harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dokumen kepegawaian, baik bagi pegawai reguler maupun PPPK.
“Supaya jangan ada miss di sini,” ujarnya.
DPRD Dorong Penyelesaian Bertahap
Johan mengatakan DPRD Maluku tidak menginginkan persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan terus berlarut. Namun, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian kewajiban tersebut.
Karena itu, DPRD mendorong Pemprov Maluku menyelesaikan tunggakan secara bertahap setelah dilakukan verifikasi dan disepakati jumlah kewajibannya.
“Yang penting sudah ada niat baik dari pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan secara bertahap pembayarannya,” kata dia.
Selanjutnya, komisi gabungan DPRD Maluku akan berkonsultasi dengan kementerian terkait dan BPJS Kesehatan untuk memastikan ketentuan mengenai iuran BPJS bagi ASN dan PPPK, termasuk pegawai di sektor kesehatan dan pendidikan.
DPRD Soroti Pelayanan BPJS
Selain persoalan tunggakan, DPRD Maluku juga meminta BPJS Kesehatan memberikan penjelasan mengenai pelayanan kepada peserta selama periode kewajiban iuran tersebut belum diselesaikan.
DPRD ingin memastikan apakah pegawai pemerintah daerah, baik PPPK maupun pegawai reguler, serta masyarakat Maluku tetap memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan kepesertaan JKN.
“Rapat ini juga meminta penjelasan mereka agar supaya mereka memberikan penjelasan ke kita berkaitan dengan pelayanan, khususnya pegawai pemerintah daerah baik PPPK maupun reguler dan juga masyarakat, supaya kita dapat jawaban yang pasti,” tutur Johan.
DPRD Maluku berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan sehingga besaran kewajiban dan mekanisme pembayarannya memiliki dasar yang jelas.
