Langgur, Tual News – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanis Bosco Rahawarin mengakui hutang jaminan kesehatan masyarakat ( jamkesda ) Pemkab Malra di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur sejak tahun 2021 – 2023 sebesar Rp 5,2 M.
Hal ini terbukti melalui rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada LKPJ Bupati Malra tahun 2023.
Demikian disampaikan Rahawarin dalam arahannya saat menerima aspirasi Aliansi Ormas dan OKP Kabupaten Maluku Tenggara di ruangan Komisi II DPRD Maluku Tenggara, Senin ( 20 / 1 / 2025 ).
” Kami berikan apresiasi kepada teman – teman OKP dan Ormas yang punya kepedulian kepada masyarakat Malra. Kami akui pasti DPRD juga lalai. Namun dari beberapa rekomendasi LKPJ itu, ada yang sudah dijalankan Penjabat Bupati Malra sebelumnya, ” Ungkapnya.
Menurut Rahawarin, rekomendasi DPRD Malra yang sudah dilaksanakan seperti pelantikan Kepala Dinas Kesehatan definitif Kabupaten Maluku Tenggara, Muchsin Rahayaan.
” Namun ada rekomendasi LKPJ DPRD yang belum dilaksanakan seperti pergantian Kadis Dispenda, karena tidak mencapai target pendapatan daerah dan hutang Jamkesda di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, ” Jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara optimis persoalan hutang Jamkesda akan diselesaikan pada APBD tahun 2025.
” Saya sudah koordinasi langsung bersama Pj. Bupati Malra, setelah kembali dari luar daerah, kami akan duduk bersama selesaikan. Minimal hutang Jamkesda di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur 50 % harus dibayarkan di APBD 2025, ” Ungkapnya.
Namun kata Rahawarin, pihaknya menunggu selesainya evaluasi APBD 2025.
” Kita punya kewenangan, tapi semua itu diatur regulasi dan aturan, ” katanya.
Dia menegaskan, setelah bberkonsultasi bersama Plt Sekda Kabupaten Maluku Tenggara, Nurjana Yunus, memastikan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda tetap berjalan seperti biasa di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur.
Untuk diketahui saat Aliansi OKP dan Ormas Kabupaten Maluku Tenggara menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Malra, Komisi II DPRD bersama Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial sedang melaksanakan RDP terkait persoalan yang terjadi.
