Ambon, Tualnews.com –Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Maluku menyampaikan sikap tegas menanggapi aktivitas pertambangan PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara.
BEM Nus secara terbuka meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lawerissa, untuk tidak tunduk pada tekanan para pengusaha besar yang dinilai merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
Pernyataan sikap ini disampaikan Adam R. Rahantan, Koordinator Daerah BEM Nus Maluku, dalam Rilis Pers kepada Tualnews.com, Sabtu ( 21 / 6 / 2025 ) sebagai bentuk respons terhadap keresahan masyarakat atas eksploitasi tambang galian C berupa pasir dan batu kapur oleh PT BBA di Desa Nerong dan Desa Mataholat, Kecamatan Kei Besar Selatan.
“Kami ingin menegaskan kalau pemuda Maluku berdiri tegak di belakang Gubernur. Jangan takut terhadap tekanan atau lobi dari pengusaha-pengusaha nakal yang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli pada dampaknya bagi lingkungan dan rakyat Maluku,” tegas Adam
Haji Isam dan Kepentingan Elite, Mahasiswa Minta Gubernur Tak Tunduk
Rahantan mengakui, PT BBA diketahui berkaitan dengan Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad), seorang pengusaha nasional yang dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.
Meski memiliki jejaring politik dan ekonomi yang kuat, Adam mengingatkan bahwa relasi tersebut tidak boleh menghambat sikap independen pemerintah daerah.
“Kedekatan Haji Isam dengan Presiden Prabowo tidak boleh membuat Pemerintah Provinsi kehilangan nyali dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Gubernur harus menunjukkan kepemimpinan di Maluku tidak bisa dibeli atau ditekan oleh kepentingan elite, ” ujar Adam.
Tambang Mengancam Ekologi dan Kehidupan Warga Kei Besar
BEM Nus Maluku menyoroti dampak ekologis dari aktivitas tambang PT BBA yang dinilai sangat destruktif.
” Tambang seluas 90,82 hektare itu berpotensi merusak kawasan pesisir, hutan, dan sumber kehidupan masyarakat setempat yang selama ini mengandalkan sektor perikanan, pertanian, dan hutan adat, ” Jelasnya.
Dikatakan, BEM Nus menerima laporan dari warga masyarakat kalau aktivitas ini tidak transparan, diduga tidak memiliki AMDAL yang sah, dan sangat berisiko terhadap lingkungan serta masa depan anak cucu Kei Besar.
” Ini adalah bentuk eksploitasi yang nyata,” kata Adam.
Gelombang Penolakan Masyarakat Meluas
Aksi penolakan terhadap tambang PT BBA terus bergulir. Dalam beberapa bulan terakhir, mahasiswa asal Kei, aktivis LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat telah melakukan protes terbuka di Tual, Langgur, Ambon, hingga Jakarta.
Mereka menyuarakan bahwa proyek ini hanya menguntungkan segelintir elite, sementara rakyat kecil menanggung beban kerusakan lingkungan yang permanen.
BEM Nus : Gubernur Tegas di Gunung Botak, Mengapa Diam di Kei Besar ?
BEM Nus Maluku juga membandingkan sikap Gubernur Hendrik Lewerissa dalam kasus tambang emas ilegal di Pulau Buru.
Menurut Adam, Gubernur secara tegas mengeluarkan Surat penertiban dan pengosongan wilayah pertambangan Gunung Botak, dan ini menjadi langkah konkret menyelamatkan lingkungan dan nyawa masyarakat.
“Jika Gubernur bisa berani mengeluarkan surat penertiban untuk gunung botak di Pulau Buru, lalu mengapa di Kei Besar tidak ada keberanian yang sama? Apakah karena di Kei Besar ada kepentingan elite nasional yang terlibat? Jangan sampai masyarakat melihat standar ganda dalam penegakan keadilan lingkungan,” Sorotnya.
Seruan Mahasiswa: Selamatkan Kei Besar Sekarang
BEM Nus Maluku menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini dan menyerukan kepada Gubernur Maluku agar tidak ragu mengambil langkah tegas demi menyelamatkan Kei Besar dari kehancuran.
“Kei Besar bukan sekadar tanah, itu rumah dan warisan leluhur kami. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi kehancuran karena kelalaian hari ini, ” Pungkas Rahantan.
