Langgur, Tualnews.com. – Pasca banjir rob dan tanah longsor yang mengepung Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku sejak 1-2 Juni 2025 lalu, dilaporkan kerusakan parah terjadi di Desa Weduar dan Desa Ohoirenan di Kecamatan Kei Besar Selatan.
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara langsung merespon. Rombongan wakil rakyat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Malra, Stepanus Layanan meninjau beberapa titik lokasi banjir dan tanah longsor di Kecamatan Kei Besar Selatan, Rabu ( 4 / 6 / 2025 ).
Berdasarkan pantauan media ini, di Desa Weduar, kecamatan Kei Besar Selatan, nampak kerusakan di jalan rabat di salah satu lokasi dalam desa / Ohoi.
Bahkan, patahan jalan di beberapa titik. Parahnya lagi, delapan bangunan rumah warga berada di lereng perbukitan desa terlihat rusak berat.
Retakan dinding rumah, lantai rumah, dan seluruh bangunan rumah nyaris ambruk.
Sementara di Desa Ohoirenan, Kecamatan Kei Besar Selatan, juga dilaporkan 8 unit rumah warga masyarakat setempat mengalami rusak berat, drainese sepanjang jalan masuk Desa / Ohoi 1 kilometer rusak parah dihantam bebatuan, dan jalan aspal masuk kampung mengalami rusak parah.
Bebatuan dan tanah dari perbukitan yang terbawa air menutup badan jalan. Akibatnya akses masuk – keluar Desa Ohoirenan terhenti selama dua hari.
Kerusakan juga terlihat di talud aliran sungai, sepanjang 1 kilometer yang mengalami patahan.
Kepala Desa Ohoirenan, Yulius Rahalus mengungkapkan hujan lebat yang terjadi sejak tanggal 2 Juni 2025 lalu, mengakibatkan rumah warga mengalami rusak parah.
Kata Rahalus, peristiwa alam ini baru kembali terjadi sejak 1985 lalu.
“Ini siklus alam, kondisi bencana baru kembali terjadi setelah puluhan tahun. Warga sudah kami minta untuk direlokasi, karena khwatir akan berdampak, ” ungkap Rahalus saat berbincang dengan rombongan DPRD Kabupaten Malra, Rabu (4/6/2025).
Rahalus meminta pemerintah daerah dapat membantu kerusakan yang terjadi baik rumah warga dan infrastruktur jalan serta drainase.
“Kita butuh nantinya pembangunan rumah warga direlokasi dan infrastruktur jalan aspal sepanjang 1 kilometer yang rusak, dan perlu adanya drainase, diperkirakan lebar dan tinggi 1 meter, “pintahnya.
Wakil Ketua DPRD Malra, Antonius Renyaan menegaskan sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Hanya saja, dibutuhkan kerjasama pemerintah desa agar menyediakan informasi berupa data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kami hadir agar memastikan bencana yang terjadi mendapat perhatian pemerintah. Karena itu, kami juga butuhkan data riil sehingga ketika kami berbicara atas nama rakyat, akan kami perjuangkan dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas. Kami akan mendesak pemerintah daerah untuk ambil langkah secepatnya, ” tegas Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Maluku Tenggara itu.
