Jakarta, Tualnews.com — Upacara pelantikan 59 pejabat eselon II Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung pada 7 Mei 2025 lalu, yang seharusnya menjadi momen reformasi birokrasi, kini diselimuti dugaan permainan politik kotor.
Di balik deretan surat resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD, hingga Kementerian Dalam Negeri yang menjadi dasar hukum pelantikan, muncul tuduhan serius, ada intervensi politik untuk meloloskan “orang-orang titipan” ke kursi strategis pemerintahan ibu kota.
Seorang Aparatur Sipil Negara di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, kepada wartawan mengungkapkan sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik adalah orang dekat salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, yang diduga berkolaborasi dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta MM.
“Sayang sekali Pak Gubernur tidak menyadari hal ini, karena beliau memang tidak tahu ada permainan di belakang,” kata SW, Senin (11/8/2025).
Menurut SW, informasi ini diperoleh dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Ia mengklaim, IM bertindak atas arahan kekasihnya DDY, dengan tangan kanan sekaligus operator lapangan HMT.
Skema yang disebut SW berjalan terstruktur, IM berkolaborasi dengan Sekda MM untuk memastikan penempatan orang-orangnya di jabatan strategis.
Selanjutnya, IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, dan kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek.
HMT, operator DDY, disebut sering mendampingi pertemuan tersebut, bahkan bersama dua staf Gubernur berinisial UDN dan WSN yang kerap terlihat keluar-masuk ruang Sekda MM.
Lebih jauh, SW menuduh IM mendapat dukungan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang untuk menekan pejabat DKI.
“IM dengan backup pimpinan KPK sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direksi BUMD, dan kontraktor untuk menuruti seluruh kemauannya,” ujar SW.
SW memperingatkan Gubernur Pramono Anung agar waspada menghadapi pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang.
Ia menduga komplotan yang sama tengah bersiap menguasai jabatan camat, lurah, dan pos-pos teknis di Pemprov DKI.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegas SW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
