Ambon, Tualnews.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menyoroti pentingnya efisiensi pengelolaan anggaran serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI-P, Alhidayat Wajo, dalam rapat paripurna DPRD Maluku yang digelar di ruang sidang utama Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (1/10/2025).
Menurut Alhidayat, penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku, terutama setelah terjadi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 215 miliar.
“Situasi ini mengharuskan pemerintah daerah menerapkan strategi belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar kebijakan anggaran diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang mampu menumbuhkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti efisiensi belanja, Fraksi PDI-P juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realisasi PAD yang menurun dinilai memengaruhi struktur penerimaan RAPBD. Dalam konteks ini, kinerja BUMD menjadi perhatian serius fraksi banteng moncong putputih.
“Pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, berbasis kompetensi direksi, dan didukung struktur manajemen yang efektif agar target pendapatan bisa tercapai,” ujar Alhidayat.
Ia menambahkan, pimpinan daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan berkualitas dan berorientasi pada hasil.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berdaya guna, sekaligus mendorong BUMD agar berperan lebih strategis dalam menopang pembiayaan pembangunan Maluku.
