TUAL, Tualnews.com– Dua bulan. Ya, dua bulan warga Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan hidup dalam gelap akibat krisis listrik yang tak kunjung beres.
Di tengah Ramadan, saat kebutuhan listrik meningkat untuk sahur, tarawih, hingga aktivitas rumah tangga malam hari, PLN justru dinilai tak menunjukkan solusi nyata.
Kesabaran publik mulai habis. Wakil Ketua KNPI Maluku, Reza Nuhuyanan, S.H., melontarkan ultimatum keras kepada PT PLN (Persero), khususnya General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara.
Ia mendesak pimpinan tertinggi PLN di wilayah itu turun langsung ke lapangan, bukan sekadar menerima laporan di balik meja.
“Sudah dua bulan berjalan. Ini bukan gangguan sehari dua hari. Ini krisis! Jangan sampai ada kesan pembiaran. Masyarakat butuh solusi, bukan alasan,” tegas Reza.
Ramadan dalam Kegelapan
Bagi warga Kur, pemadaman bukan lagi insiden teknis, melainkan rutinitas yang melelahkan.
Aktivitas ibadah terganggu, anak-anak kesulitan belajar, dan pelaku usaha kecil megap-megap menahan kerugian.
UMKM tak bisa produksi maksimal
Nelayan kesulitan menyimpan hasil tangkapan karena pendingin tak stabil. Pedagang kecil kehilangan omzet. Semua terdampak.
“Kalau listrik padam terus, bagaimana ekonomi rakyat mau hidup? Ini wilayah kepulauan, bukan berarti bisa dianaktirikan,” sentil Reza.
Transparansi Dipertanyakan
KNPI menilai PLN belum memberikan penjelasan terbuka dan rinci kepada publik soal penyebab krisis, langkah konkret yang telah diambil, serta target waktu penyelesaian.
Diamnya PLN justru memantik spekulasi dan kekecewaan.
“Publik berhak tahu. Jangan sampai rakyat hanya disuguhi pemadaman tanpa kepastian. Kalau tidak transparan, wajar kalau kepercayaan publik merosot,” katanya lagi.
GM Diminta Turun Gunung
Tak cukup dengan pernyataan, KNPI mendesak langkah konkret.
GM UIW Maluku–Malut diminta turun langsung ke Kur dan Kur Selatan untuk memastikan percepatan perbaikan infrastruktur pembangkit dan distribusi.
Selain itu, PLN ditantang menyiapkan langkah darurat, penambahan daya sementara, optimalisasi mesin pembangkit, pengiriman genset mobile, dan jadwal pemadaman yang jelas dan terbuka.
“Negara tidak boleh kalah oleh persoalan teknis. Listrik itu hak dasar. Kalau wilayah kepulauan terus dibiarkan gelap, lalu di mana keadilan energi?, ” pungkas Reza.
Kini sorotan publik tertuju pada PLN. Apakah ultimatum ini akan dijawab dengan aksi nyata, atau krisis listrik di Kur kembali tenggelam dalam gelap, secara harfiah dan simbolik?
