TIMIKA, Papua Tengah, Tualnews.com — Mandeknya sejumlah proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah di Kabupaten Mimika mulai memantik kritik keras dari kalangan masyarakat.
Tokoh Islam Mimika, Saleh Al Hamid, secara terbuka mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dibawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong agar segera mengambil langkah tegas melakukan pembenahan birokrasi yang dinilai menjadi salah satu penyebab tersendatnya program pembangunan daerah.
Menurut Saleh, masyarakat Mimika menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan daerah saat ini.
Namun harapan tersebut, kata dia, bisa berubah menjadi kekecewaan, jika pemerintah terlihat lamban dalam merespons berbagai persoalan pembangunan yang terus menumpuk.
“Rakyat Mimika memilih langsung Bupati dan Wakil Bupati melalui proses demokrasi. Karena itu masyarakat berharap kepemimpinan saat ini berani mengambil keputusan strategis, bukan justru terkesan ragu menghadapi persoalan birokrasi,” kata Saleh, seperti dikutip Tualnews.com, dari akun TikTok, Jumat ( 13 / 3 ).
Ia menegaskan, ada tiga hal mendasar yang menjadi harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah saat ini, yakni realisasi aspirasi masyarakat, pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, serta pembenahan serius terhadap struktur birokrasi pemerintahan.
Reformasi Birokrasi Dinilai Jalan di Tempat
Saleh menilai penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika hingga kini belum menunjukkan langkah konkret yang signifikan.
Padahal, menurutnya, di banyak daerah lain di Indonesia, kepala daerah biasanya langsung melakukan konsolidasi birokrasi begitu dilantik.
Penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) di posisi strategis sering dilakukan agar roda pemerintahan dapat berjalan seirama dengan visi kepala daerah.
Namun di Mimika, situasi itu justru dinilai belum terlihat secara jelas.
“Kalau birokrasi tidak segera dibenahi, program pembangunan bisa tersandera oleh sistem yang tidak sejalan. Ini yang mulai dipertanyakan masyarakat,” ujarnya.
Saleh bahkan menilai masih ada pejabat lama yang tetap bertahan di posisi strategis meski dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan.
Jangan Terjebak Menunggu Restu Pusat
Lebih jauh, Saleh juga menyinggung informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengirim surat kepada pemerintah pusat terkait rencana perubahan administratif di lingkungan pemerintahan daerah.
Namun hingga kini, menurutnya, belum ada kejelasan respons dari pemerintah pusat.
Menurut Saleh, jika informasi tersebut benar, pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam situasi menunggu tanpa kepastian yang justru membuat roda pemerintahan berjalan lamban.
“Sepanjang kebijakan yang diambil tidak melanggar hukum dan tidak merugikan keuangan negara, kepala daerah harus berani mengambil langkah. Pemerintahan daerah tidak boleh tersandera oleh ketidakpastian,” tegasnya.
Dugaan “Jabatan Titipan” Jadi Bisik-Bisik Publik
Saleh juga mengingatkan agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pejabat tertentu yang sulit diganti, karena memiliki pengaruh kuat dari luar daerah.
Menurutnya, jika persepsi seperti itu dibiarkan berkembang, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Jabatan di pemerintahan daerah bukan jabatan titipan yang kebal dari kebijakan kepala daerah. Kalau sampai muncul kesan seperti itu, semangat otonomi daerah bisa kehilangan maknanya,” ujarnya.
Tiga Sektor Jadi Titik Masalah
Selain soal birokrasi, Saleh juga menyoroti tiga sektor yang dinilai sedang menghadapi berbagai persoalan serius di Kabupaten Mimika, yakni sektor pemerintahan, sektor pendidikan, serta pengelolaan Pasar Sentral
Menurutnya, ketiga sektor tersebut saat ini membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah agar tidak terus menjadi sumber masalah di tengah masyarakat.
Ia juga menyinggung proyek pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang nilainya disebut mencapai lebih dari satu triliun rupiah, namun dinilai belum berjalan maksimal.
Kondisi tersebut, kata Saleh, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengelolaan pembangunan daerah.
“Kalau proyek besar bernilai triliunan rupiah saja tidak berjalan optimal, tentu masyarakat berhak bertanya, ada apa sebenarnya dengan tata kelola pembangunan di Mimika?” ujarnya.
Publik Mulai Jenuh
Saleh menegaskan kritik yang disampaikannya bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Namun ia mengingatkan, jika pemerintah daerah terus terlihat lamban dalam merespons persoalan pembangunan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat akan semakin menurun.
“Ini bukan kritik untuk menjatuhkan siapa pun. Tapi kalau masyarakat mulai merasa jenuh melihat persoalan yang terus berulang tanpa solusi tegas, itu juga harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah,” kata Saleh.
Ia berharap kepemimpinan daerah saat ini mampu menunjukkan keberanian politik dan ketegasan dalam mengambil keputusan, demi memastikan pembangunan di Mimika tidak terus berjalan di tempat.
Penulis : Nerius Rahabav
