MANOKWARI, Tualnews.com – Unggahan di media sosial kembali memantik perhatian publik.
Kali ini, sebuah status Facebook milik Jemmy Korea Jimkor menyinggung dugaan aktivitas seorang oknum bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang diduga melakukan kegiatan resmi pemerintah di hotel berbintang di Manokwari.
Informasi ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah kegiatan tersebut benar-benar bagian dari tugas dinas resmi, atau sekadar dalih untuk menggunakan anggaran publik?.
” Jika benar menggunakan dana daerah, masyarakat berhak mengetahui dasar hukumnya, termasuk apakah ada surat perintah tugas resmi dari Gubernur Papua Barat, ” Tegas Advokat pembela hak asasi manusia (Human Rights Defender/HRD), Yan Christian Warinussy, dalam Rilis Pers tertulis resmi kepada Tualnews.com, Minggu pagi ( 8 / 3 ).
Warrinusy menegaskan, unggahan di media sosial bisa menjadi indikasi awal penyimpangan yang harus ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Ini merupakan petunjuk awal yang wajib ditelusuri oleh APH, baik Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Jika benar ada kegiatan dinas di hotel berbintang, dasar administrasinya harus jelas, termasuk siapa yang memberi perintah,” Pintahnya.
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran publik sangat penting. Jika kegiatan sah dan sesuai prosedur, pertanggungjawaban administrasinya harus dibuka.
Namun kata dia, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau anggaran, aparat penegak hukum harus bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Uang daerah adalah uang rakyat. Setiap rupiah penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Kasus ini menyoroti bagaimana era keterbukaan informasi dan media sosial mempermudah publik mengetahui dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintahan.
Advokat Yan menegaskan saat ini, masyarakat menunggu langkah nyata dari APH, apakah akan menindaklanjuti sinyal yang muncul di ruang digital atau membiarkannya berlalu begitu saja.
“Setiap penggunaan anggaran daerah harus jelas dasar hukumnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran,” ujar advokat tersebut.
Publik kini menunggu tindakan hukum nyata, apakah kasus ini akan ditindaklanjuti atau sekadar berhenti di ruang digital.
