Darah di Tanah Damai: Kwamki Narama Membara, Pemerintah Membisu
Oleh : Dianus Omaleng
Mimika, Papua Tengah, Tualnews.com — Situasi keamanan di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kembali memanas.
Tanah yang seharusnya menjadi ruang hidup masyarakat dalam damai justru berubah menjadi arena pertikaian berdarah.
Korban jiwa terus berjatuhan, sementara rasa takut menyelimuti aktivitas warga dari pagi hingga malam.
Yang paling menyakitkan, di tengah tangisan keluarga korban dan ancaman bentrokan susulan, negara justru terlihat absen.
Pemerintah daerah dan aparat keamanan dinilai hanya menjadi penonton, sementara konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa langkah tegas yang nyata.
Masyarakat mulai mempertanyakan wibawa hukum. Penegakan hukum positif seolah bertekuk lutut di bawah bayang-bayang pernyataan oknum kepala perang.
Aparat keamanan tampak terpaku, pemerintah daerah memilih diam, dan warga dipaksa hidup dalam ketidakpastian, menunggu giliran menjadi korban berikutnya.
Situasi ini bukan lagi sekadar konflik biasa. Ini adalah kegagalan negara melindungi warganya.
Pembiaran yang Berbahaya
Negara tidak boleh kalah oleh ego kelompok. Ketika nyawa warga menjadi taruhan, tidak ada ruang untuk sikap ragu.
Polisi dan TNI harus bertindak tegas memisahkan massa dan menghentikan pertikaian secara fisik.
Kebijakan keamanan yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu menjamin keselamatan masyarakat.
Jika pembiaran terus terjadi, konflik ini bukan hanya akan memakan korban, tetapi juga menumbuhkan dendam turun-temurun yang sulit dihentikan.
Pemimpin Jangan Bersembunyi di Balik Meja
Masyarakat menilai pemerintah daerah terlalu jauh dari kenyataan di lapangan.
Kehadiran fisik pemimpin daerah di tengah masyarakat yang berkonflik bukan sekadar simbol, tetapi kebutuhan mendesak.
Mediasi langsung diperlukan untuk menghentikan spiral kekerasan yang terus berulang.
Imbauan melalui media tidak lagi cukup. Warga membutuhkan tindakan nyata, bukan retorika.
Rekonsiliasi Adat Harus Mengikat
Konflik di Kwamki Narama tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan.
Pemerintah harus memfasilitasi pertemuan tokoh adat, kepala perang, dan tokoh agama untuk mencari jalan damai yang mengikat semua pihak.
Rekonsiliasi harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan tuntas agar dendam tidak diwariskan ke generasi berikutnya.
Hak Hidup Warga Dipertaruhkan
Warga hanya ingin hidup normal. Mereka ingin bekerja tanpa rasa takut, anak-anak ingin kembali ke sekolah tanpa bayang-bayang serangan mendadak, dan keluarga ingin beraktivitas tanpa ancaman kekerasan.
Keamanan bukan hadiah dari pemerintah. Itu adalah hak dasar warga negara.
Jika negara terus lamban, maka konflik ini akan terus membara hingga tak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan.
Waktu untuk bertindak bukan besok, bukan minggu depan, tetapi hari ini juga.
Hentikan perang. Tegakkan kedamaian. Negara harus hadir.
Penulis : Dianus Omaleng adalah tokoh pemuda di Kota Timika, Provinsi Papua Tengah
