Jakarta, Tualnews.com- Narasi liar yang menyebut terjadi keributan di lingkungan Istana Kepresidenan mendadak viral di media sosial sejak Minggu (19/4/2026).
Cerita itu menyeret nama Panglima Komando Pasukan Khusus, Djon Afriandi, dan menyebut adanya insiden tegang dengan pihak protokoler saat hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Narasi tersebut menyebar cepat melalui Threads hingga grup WhatsApp. Isinya dramatis: Djon Afriandi diklaim menampar seorang pejabat protokoler setelah dibiarkan menunggu di Istana.
Beberapa versi bahkan menyeret nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai pihak yang disebut-sebut terlibat.
Cerita itu dikemas seolah “bocoran orang dalam”, lengkap dengan detail percakapan yang diklaim terjadi di area Istana.
Namun, Komando Pasukan Khusus tidak tinggal diam. Pada Selasa (21/4/2026), melalui akun Instagram resmi, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) secara tegas menyatakan narasi tersebut sebagai hoaks.
“Waspada, sedang beredar kabar bohong yang menyeret nama petinggi TNI dan lingkungan Istana. Narasi ini mengklaim adanya keributan antara Pangkopassus dan pihak protokoler. Faktanya, ini hanyalah karangan yang tidak memiliki bukti valid,” tulis keterangan resmi Penkopassus, seperti dikutip, Tualnews.com.
Kopassus menilai informasi tersebut sengaja disebarkan untuk menciptakan kegaduhan sekaligus memecah soliditas institusi negara.
Klarifikasi ini sekaligus mematahkan spekulasi yang sempat berkembang liar tanpa sumber yang dapat diverifikasi.
Nama Djon Afriandi sendiri bukan figur baru di lingkungan TNI. Lulusan terbaik Akademi Militer 1995 peraih Adhi Makayasa itu menghabiskan kariernya di satuan elite.
Ia pernah menjabat Komandan Kompi 3 Batalyon 11 Grup 1 Kopassus, Komandan Batalyon 13 Grup 1 Kopassus, Wakil Komandan Grup A Paspampres, Komandan Korem 012/Teuku Umar, hingga kemudian memimpin Kopassus.
Pada 6 Agustus 2025, ia menjadi pejabat pertama yang menyandang jabatan Panglima Kopassus, penamaan baru yang menggantikan Komandan Jenderal Kopassus.
Posisi tersebut menandai babak baru restrukturisasi organisasi pasukan elite TNI AD.
Kasus ini kembali menunjukkan bagaimana narasi tanpa sumber jelas bisa dengan cepat menjadi “kebenaran” di ruang digital.
Dalam hitungan jam, isu yang belum diverifikasi berubah menjadi konsumsi publik luas, hingga akhirnya dipatahkan oleh klarifikasi resmi.
Di tengah derasnya arus informasi, satu hal menjadi terang: cerita yang tampak meyakinkan belum tentu fakta. Tanpa bukti, ia hanya akan berakhir sebagai hoaks yang terlanjur menyebar.
