Langgur, Tual News – Sangat miris, selama kurun waktu lima hingga enam tahun Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku baru menggelar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ).
Padahal LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN / APBD.
Hal ini menjadi sorotan Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Samuel Huwae dalam amanatnya ketika membuka resmi ekspose LAKIP OPD Pemkab Malra di Aula Kantor Bupati Malra, Rabu ( 22 / 1 / 2025 ).
” Tadi kami diskusi, didalam Forum LAKIP ini sejak 5 – 6 tahun tidak pernah dilakukan, bagaimana tidak dilakukan, lalu kita jadikan sebagai pembanding evaluasi dan capaian atas kinerja kita setiap tahun, ” Sorotnya.
Huwae mengingatkan Pimpinan OPD Pemkab Malra agar tahun depan harus dilakukan moment seperti ini, agar ada alat ukur evaluasi kinerja.
” Ini bagian dari tanggung jawab kita agar akuntabilitas publik terlihat disana. Publik dapat melihat terang, kita sedang bekerja, dan menganalisis kebijakan terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, ” ujarnya.
Pj. Bupati Malra menegaskan berkaitan forum LAKIP yang dilaksanakan, harus menjadi perhatian bersama Pimpinan OPD terkait rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan.
Huwae merinci sepuluh rekomendasi Kemenpan RB yakni :
1. Rumusan strategis dan indikator kinerja
2. Penjenjangan kinerja
3. Kualitas dokumen Pemda dan seluruh perangkat daerah
4. Kesalahan dokumen perencanaan kinerja Pemda
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Pemda
6. Kualitas dokumen dan laporan kinerja seluruh perangkat daerah
7. Keandalan kinerja
8. Analisis capaian kinerja tingkat Pemerintah daerah
9. Kualitas LAKIP
10. Pelaksanaan monitoring secara berkala
” Kalau kita baca 10 rekomendasi Kemenpan RB pusing, apalagi yang mendengar jauh lebih pusing, ” Kata Huwae.
Ekspose LAKIP OPD turut dihadiri Plt Sekretaris Daerah, Nurjanah Yunus dan para pimpinan OPD Pemkab Malra beserta Staf.
Namun dalam amanatnya, Pj. Bupati Malra menyentil ketidakhadiran beberapah Pimpinan OPD Pemkab Malra yang tidak hadir dalam forum tersebut.
” Hari ini ada kunjungan kerja Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Kabupaten Malra dan Kota Tual, tapi saya minta izin tidak sempat hadiri beberapa agenda Kajati, sebab forum ekspose LAKIP OPD ini sangat penting, ” Kata Pj. Bupati Maluku Tenggara.
